104 Desa di Kendal Belum Tersentuh PNPM Mandiri

BERITA UTAMA

25 Oktober 2008
104 Desa di Kendal Belum Tersentuh PNPM Mandiri

• Penanggulangan Kemiskinan Tak Maksimal

KENDAL - Belum tersentuhnya seluruh desa yang ada di Kabupaten Kendal oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, menyebabkan penanggulangan kemiskinan tidak maksimal.

Karena itu, diharapkan pemerintah pusat mengucurkan dana PNPM Mandiri yang lebih besar lagi agar desa yang belum mendapat tersentuh program tersebut, ikut merasakan manfaatnya.

Kepala Bapermasdes Kendal Ir Dyah Aning Budi Nastiti MM (admin : ralat nama, mestinya Ir. Diah Aning Budiarti, M.Si) mengatakan, dari 285 desa di Kendal, baru 181 yang tersentuh PNPM.
’’Sebanyak 104 sisanya belum tersentuh,’’ kata dia saat kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka penyerapan aspirasi, di Operation Room, Pemkab Kendal, Jumat (24/10).

Dua anggota DPD asal Jateng yang hadir, Ir Budi Santoso dan Dr Sudharto MA, diterima Sekda Kendal Mulyadi SH MM dan Staf Ahli Wakil Bupati Ir Bambang Dwiyono MT beserta jajarannya.

Menurut Dyah, desa mana saja yang mendapat kucuran dana sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. ’’DIPA turun, sudah ada nama-nama desa yang tersentuh PNPM,’’ tandas dia.

Dia juga menyayangkan adanya penundaan 10% dari anggaran PNPM Mandiri yang akan diturunkan pada 2009. Hal itu menimbulkan keresahan di masyarakat karena program sudah telanjur dimusyawarahkan dengan matang.

Pihaknya juga menemui kendala tentang perbedaan persepsi antara yang terkena pajak dan tidak dalam cost sharing (dana pendampingan) PNPM Mandiri. Karena itu, perlu ketegasan mengenai aturan pajak terhadap dana hibah sosial kemiskinan.

Tenaga Perawat

Dalam acara itu juga mengemuka berbagai masukan lain. Misalnya kekurangan 80 tenaga perawat di RSU Dr Suwondo, masih adanya 36 CPNS dari tenaga honorer yang teranulir karena tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, banyaknya gedung SD yang rusak dan belum diperbaiki, serta realisasi program sertifikasi guru.

Selain itu, aparat Pemkab Kendal juga menyampaikan aspirasi mengenai masih banyaknya peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum menerima kartu dan perlunya pemerintah merealisasikan bantuan keuangan kepada desa.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Drs Teguh Dwidjanto mengatakan, meski sudah ada perbaikan untuk kerusakan gedung SD, belum menjangkau semuanya. ’’Masih ada 840 ruang kelas yang harus dicagak pring (disangga bambu agar atap tidak roboh-Red), sehingga perlu diperbaki,’’ kata dia.

Atas aspirasi yang disampaikan Pemkab Kendal, DPD akan menindaklanjuti dengan meneruskan ke instansi terkait. (G7,G15-62)

Pers Release

PERS RELEASE

PENGUMUMAN PEMENANG

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET- P2KP)

KABUPATEN KENDAL 2008

PAKET P2KP adalah salah satu komponen dalam P2KP yang berujud bantuan stimulan sbg upaya proses pembelajaran utk membangun dan “melembagakan “Kemitraan” antara : pemerintah dg masyarakat dan kelompok peduli setempat (LSM,Perguruan Tinggi, pihak swasta, pengusaha dll) dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan dan melembaganya proses pembangunan partisipatif di tingkat Kabupaten

Pelaksanaan PAKET P2KP yang telah berlangsung sejak tahun 2006 di 23 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kendal, telah dianggap sebagai Pelaksana Terbaik se Indonesia. Hal ini menjadi tanggungjawab kita semua masyarakat Kendal untuk berperan serta menyukseskan kegiatan PAKET P2KP tahap terakhir tahun 2008 ini.

Saat ini, setelah melalui tahapan-tahapan kegiatan di tingkat Kabupaten maupun desa, pelaksanaan PAKET P2KP Kabupaten Kendal telah mencapai tahap Penetapan Pemenang PAKET dan Pengumuman Pemenang PAKET P2KP Kabupaten Kendal tahun 2008. PAKET P2KP merupakan suatu program milik masyarakat dimana Masyarakat terlibat secara langsung dan aktif sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaannya.

Untuk informasi dan aduan, dapat disampaikan kepada Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) PAKET P2KP yang berada di alamat-alamat sebagai berikut :

1. Camat/PJOK P2KP di Kecamatan Masing-masing,

2. Sekretariat PAKET P2KP , Bappeda Kabupaten Kendal, Jl. Soekarno Hatta No. 191, Telepon/ Fax, 0294 381225 Kendal.

3. www.kabupaten-kendal.go.id

4. www.paketp2kp-kendal.blogspot.com

5. Radio suara Kendal FM (Peduli kemiskinan)

6. Telepone/ SMS : 0817 450331

“AYO NYENGKUYUNG BARENG ANTARANE PEMERINTAH, MASYARAKAT LAN SOPO WAE SENG PEDULI , KANGGO NGENTASAKE KEMISKINAN”

GILA ... POKJA PAKET P2KP KENDAL MEMINTA IMBALAN KEPADA SEMUA PAKEM

info lebih lanjut tunggu dulu ya... :)

Best Practise

Harian SUARA MERDEKA
SEMARANG & SEKITARNYA

16 Oktober 2008
P2KP Bumiayu Raih Best Practice Se-Indonesia

KENDAL Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri, Kendal, terpilih sebagai best practice atau mendapat penilaian terbaik tahun 2007 se-Indonesia. Kriteria tersebut antara lain didasari kualitas hasil pembangunan berupa betonisasi jalan di desa yang dinilai terbaik dan besaran dana swadaya atau partisipasi warga dalam pembangunan cukup tinggi.

’’Dana APBD yang dikucurkan dalam pembangunan melalui program P2KP sifatnya sebagai stimulan atau pancingan. Melalui kegiatan ini pula sangat dibutuhkan partisipasi warga, misalnya dalam bentuk swadaya dana, gotong royong tenaga, serta penyediaan material,’’ ungkap Ketua tim V Kelompok Kerja (Pokja) Paket P2KP Kendal Drs H Cahyanto, di sela-sela monitoring dan evaluasi kesiapan rencana pengaspalan jalan di Desa Bumiayu, Weleri, kemarin.

Penilaian terbaik terhadap betonisasi jalan tersebut, karena awalnya direncanakan dengan volume 1.458 M2. Namun, dalam realisasinya berkembang menjadi 4.048 M2. Dengan diwujudkannya betonisasi jalan tersebut, kondisi sebagian jalan di Bumiayu semakin tertata.

’’Dalam waktu dekat, jalan di Desa Bumiayu akan diaspal sepanjang 481 meter dengan lebar tiga meter. Sebelum kegiatan melalui P2KP ini dilaksanakan, kami melakukan monitoring evaluasi terhadap rencana pekerjaan itu. Tujuannya agar diketahui sejauh mana kesiapan panitia kemitraan (pakem) dalam menyiapkan rencana pembangunan tersebut. Misalnya, mengecek kualitas material dan melihat apakah kondisi jalan benar-benar harus mendapat prioritas pembangunan tersebut,’’ paparnya.
Cahyanto mengatakan, pekerjaan itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui P2KP tahap ke-III atau tahap terakhir.

Sebab, di desa terkait telah direaliasikan pembangunan lewat program ini sejak 2005. ’’Kami juga mengecek kesiapan swadaya masyarakat secara riil di lapangan. Monitoring dan evaluasi melibatkan pakem, badan keswadayaan masyarakat (BKM), warga miskin penerima manfaat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.’’

Pajak

Tim Pokja bekerja berdasarkan penilaian tim interdepartemen, yang terdiri atas bank dunia, DPU, Depkeu, Depdagri, dan konsultan manajemen pusat (KPM) P2KP. ’’Pada 2008, Desa Bumiayu dialokasikan mendapat dana 401.200.000, dan untuk sementara telah berhasil menyerap dana masyarakat sebesar Rp 80.240.000 atau sekitar 20%-nya. Dana swadaya ini yang terbesar di Kecamatan Weleri.

Dana tersebut untuk pavingisasi jalan dengan volume 745 M2 dan pengaspalan sepanjang 481 meter dengan lebar tiga meter, rehab 50 rumah warga miskin. ’’Terkait pertanyaan penetapan pajak sebesar 11% dalam mekanisme pengucuran dana APBD II yang dilontarkan seorang BKM, kami jelaskan bahwa sesungguhnya dalam penyusunan rencana anggaran belanja (RAB) yang mengusulkan daftar harga sudah menggunakan daftar analis resmi.’’

Artinya, daftar analis resmi dengan mengacu standar nasional industri itu telah mempertimbangkan pajak, sehingga keberadaan pajak tidak berpengaruh terhadap volume kualitas pekerjaan.

’’Kami jamin adanya pajak tidak berpengaruh bagi kualitas hasil pekerjaan,’’ tandas caleg DPR RI dari PAN untuk daerah pemilihan Kota/Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal itu. (G15-37)