104 Desa di Kendal Belum Tersentuh PNPM Mandiri

BERITA UTAMA

25 Oktober 2008
104 Desa di Kendal Belum Tersentuh PNPM Mandiri

• Penanggulangan Kemiskinan Tak Maksimal

KENDAL - Belum tersentuhnya seluruh desa yang ada di Kabupaten Kendal oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, menyebabkan penanggulangan kemiskinan tidak maksimal.

Karena itu, diharapkan pemerintah pusat mengucurkan dana PNPM Mandiri yang lebih besar lagi agar desa yang belum mendapat tersentuh program tersebut, ikut merasakan manfaatnya.

Kepala Bapermasdes Kendal Ir Dyah Aning Budi Nastiti MM (admin : ralat nama, mestinya Ir. Diah Aning Budiarti, M.Si) mengatakan, dari 285 desa di Kendal, baru 181 yang tersentuh PNPM.
’’Sebanyak 104 sisanya belum tersentuh,’’ kata dia saat kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka penyerapan aspirasi, di Operation Room, Pemkab Kendal, Jumat (24/10).

Dua anggota DPD asal Jateng yang hadir, Ir Budi Santoso dan Dr Sudharto MA, diterima Sekda Kendal Mulyadi SH MM dan Staf Ahli Wakil Bupati Ir Bambang Dwiyono MT beserta jajarannya.

Menurut Dyah, desa mana saja yang mendapat kucuran dana sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. ’’DIPA turun, sudah ada nama-nama desa yang tersentuh PNPM,’’ tandas dia.

Dia juga menyayangkan adanya penundaan 10% dari anggaran PNPM Mandiri yang akan diturunkan pada 2009. Hal itu menimbulkan keresahan di masyarakat karena program sudah telanjur dimusyawarahkan dengan matang.

Pihaknya juga menemui kendala tentang perbedaan persepsi antara yang terkena pajak dan tidak dalam cost sharing (dana pendampingan) PNPM Mandiri. Karena itu, perlu ketegasan mengenai aturan pajak terhadap dana hibah sosial kemiskinan.

Tenaga Perawat

Dalam acara itu juga mengemuka berbagai masukan lain. Misalnya kekurangan 80 tenaga perawat di RSU Dr Suwondo, masih adanya 36 CPNS dari tenaga honorer yang teranulir karena tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, banyaknya gedung SD yang rusak dan belum diperbaiki, serta realisasi program sertifikasi guru.

Selain itu, aparat Pemkab Kendal juga menyampaikan aspirasi mengenai masih banyaknya peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum menerima kartu dan perlunya pemerintah merealisasikan bantuan keuangan kepada desa.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Drs Teguh Dwidjanto mengatakan, meski sudah ada perbaikan untuk kerusakan gedung SD, belum menjangkau semuanya. ’’Masih ada 840 ruang kelas yang harus dicagak pring (disangga bambu agar atap tidak roboh-Red), sehingga perlu diperbaki,’’ kata dia.

Atas aspirasi yang disampaikan Pemkab Kendal, DPD akan menindaklanjuti dengan meneruskan ke instansi terkait. (G7,G15-62)