Best Practise

Harian SUARA MERDEKA
SEMARANG & SEKITARNYA

16 Oktober 2008
P2KP Bumiayu Raih Best Practice Se-Indonesia

KENDAL Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri, Kendal, terpilih sebagai best practice atau mendapat penilaian terbaik tahun 2007 se-Indonesia. Kriteria tersebut antara lain didasari kualitas hasil pembangunan berupa betonisasi jalan di desa yang dinilai terbaik dan besaran dana swadaya atau partisipasi warga dalam pembangunan cukup tinggi.

’’Dana APBD yang dikucurkan dalam pembangunan melalui program P2KP sifatnya sebagai stimulan atau pancingan. Melalui kegiatan ini pula sangat dibutuhkan partisipasi warga, misalnya dalam bentuk swadaya dana, gotong royong tenaga, serta penyediaan material,’’ ungkap Ketua tim V Kelompok Kerja (Pokja) Paket P2KP Kendal Drs H Cahyanto, di sela-sela monitoring dan evaluasi kesiapan rencana pengaspalan jalan di Desa Bumiayu, Weleri, kemarin.

Penilaian terbaik terhadap betonisasi jalan tersebut, karena awalnya direncanakan dengan volume 1.458 M2. Namun, dalam realisasinya berkembang menjadi 4.048 M2. Dengan diwujudkannya betonisasi jalan tersebut, kondisi sebagian jalan di Bumiayu semakin tertata.

’’Dalam waktu dekat, jalan di Desa Bumiayu akan diaspal sepanjang 481 meter dengan lebar tiga meter. Sebelum kegiatan melalui P2KP ini dilaksanakan, kami melakukan monitoring evaluasi terhadap rencana pekerjaan itu. Tujuannya agar diketahui sejauh mana kesiapan panitia kemitraan (pakem) dalam menyiapkan rencana pembangunan tersebut. Misalnya, mengecek kualitas material dan melihat apakah kondisi jalan benar-benar harus mendapat prioritas pembangunan tersebut,’’ paparnya.
Cahyanto mengatakan, pekerjaan itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui P2KP tahap ke-III atau tahap terakhir.

Sebab, di desa terkait telah direaliasikan pembangunan lewat program ini sejak 2005. ’’Kami juga mengecek kesiapan swadaya masyarakat secara riil di lapangan. Monitoring dan evaluasi melibatkan pakem, badan keswadayaan masyarakat (BKM), warga miskin penerima manfaat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.’’

Pajak

Tim Pokja bekerja berdasarkan penilaian tim interdepartemen, yang terdiri atas bank dunia, DPU, Depkeu, Depdagri, dan konsultan manajemen pusat (KPM) P2KP. ’’Pada 2008, Desa Bumiayu dialokasikan mendapat dana 401.200.000, dan untuk sementara telah berhasil menyerap dana masyarakat sebesar Rp 80.240.000 atau sekitar 20%-nya. Dana swadaya ini yang terbesar di Kecamatan Weleri.

Dana tersebut untuk pavingisasi jalan dengan volume 745 M2 dan pengaspalan sepanjang 481 meter dengan lebar tiga meter, rehab 50 rumah warga miskin. ’’Terkait pertanyaan penetapan pajak sebesar 11% dalam mekanisme pengucuran dana APBD II yang dilontarkan seorang BKM, kami jelaskan bahwa sesungguhnya dalam penyusunan rencana anggaran belanja (RAB) yang mengusulkan daftar harga sudah menggunakan daftar analis resmi.’’

Artinya, daftar analis resmi dengan mengacu standar nasional industri itu telah mempertimbangkan pajak, sehingga keberadaan pajak tidak berpengaruh terhadap volume kualitas pekerjaan.

’’Kami jamin adanya pajak tidak berpengaruh bagi kualitas hasil pekerjaan,’’ tandas caleg DPR RI dari PAN untuk daerah pemilihan Kota/Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal itu. (G15-37)